SURABAYA, JAWA TIMUR – Dosen FH UKDC, Victor Imanuel W. Nalle, mempresentasikan hasil sementara dari penelitiannya bersama Martika Dini Syaputri di Vrije Universiteit, Amsterdam (12/7). Victor mempresentasikan artikelnya yang berjudul “Sanitation Regulation in Indonesia: obstacles and challenges to the achievement of SDGs targets” dalam International Conference on Social Sciences in the 21st Century. Artikel tersebut merupakan salah satu luaran dari Penelitian Dasar, dengan pembiayaan Kemenristekdikti, yang berjudul “Metode Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencapai Target 100% Akses Sanitasi Layak”.

Victor dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Indonesia dalam sektor sanitasi memiliki kekosongan hukum di tingkat nasional karena tidak ada undang-undang tentang sanitasi yang dapat menjadi dasar yuridis untuk penetapan peraturan daerah tentang sanitasi di kabupaten atau kota. Salah satu tujuan penelitiannya adalah menganalisis kendala yang mempengaruhi kekosongan hukum tersebut dan dampaknya terhadap ketersediaan peraturan daerah tentang sanitasi di kabupaten/kota. Kendala tersebut mencakup aspek regulasi, birokrasi, dan sumber daya.

Temuan sementara dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan yang mengintegrasikan program legislasi dan rencana pembangunan. Program legislasi dan rencana pembangunan nasional dan daerah untuk jangka waktu 5 tahun ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan parlemen secara terpisah tanpa sinkronisasi. Tidak adanya integrasi tersebut berdampak pada kekosongan hukum sektor sanitasi di kabupaten/kota, walaupun target di sektor sanitasi merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia.

Untuk sektor sanitasi, tidak adanya kebijakan semacam itu menyulitkan pemerintah daerah untuk mencapai target akses universal karena tidak tersedianya peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kendala untuk sinkronisasi adalah kurangnya integrasi rencana kerja ketiga lembaga, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena itu, keempat kementerian/lembaga tersebut perlu membuat perubahan kebijakan dalam membantu penyusunan rancangan peraturan daerah tentang sanitasi di berbagai daerah. Perubahan kebijakan sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas tenaga ahli serta memperkuat pedoman impact assessment untuk penyusunan naskah akademik agar substansi rancangan peraturan daerah yang dihasilkan dapat lebih mengartikulasikan ide-ide teknis dan teoretis di tingkat daerah.

Hasil penelitian tersebut nantinya juga akan dipublikasikan dalam bentuk luaran penelitian lainnya. Penelitian tersebut akan dilaksanakan selama 2 tahun dan diharapkan dapat berkontribusi pada gagasan perubahan kebijakan di sektor sanitasi, khususnya untuk mempercepat ketersediaan peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. (rhs)Artikel dalam Prosiding dapat diunduh di: https://www.dpublication.com/abstract-of-ics21/12-7022/