INISIASI PEMBUKAAN PROGRAM PROFESI ADVOKAT, FH UKDC GANDENG DPC PERADI SURABAYA

SURABAYA, JAWA TIMUR – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah mengundangkan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat pada Januari 2019. Berdasarkan Permenristekdikti tersebut, setiap sarjana hukum yang ingin menjadi advokat harus terlebih dulu menempuh pendidikan di Program Profesi Advokat, minimal selama 2 (dua) semester, yang diselenggarakan organisasi profesi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi terakreditasi B.

Sebagai respon terhadap beleid tersebut, UKDC menandatangani nota kesepahaman dengan Dewan Pimpinan Cabang Surabaya Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI Surabaya) pada hari Kamis lalu (14/08/2019). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dibarengi dengan agenda kuliah umum untuk mahasiswa baru yang diisi oleh Hariyanto, S.H., M.Hum, Ketua DPC PERADI Surabaya, bersama Joseph Bagus Widiantoro, pendiri Millenial Speak Up.

UKDC dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut diwakili oleh Wakil Rektor I, Albertus Daru, S.T., M.T. Nantinya nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti oleh FH UKDC melalui perjanjian kerjasama penyelenggaraan program profesi advokat.

Ketua DPC PERADI Surabaya dalam awalan kuliah umumnya menyampaikan ihwal perubahan format Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang selama ini ditempuh selama 3 bulan menjadi Program Profesi Advokat yang nantinya perlu ditempuh dalam 2 semester. Perubahan tersebut semata-mata untuk menjaga kualitas advokat di Indonesia dalam memberikan pelayanan di bidang hukum. Dekan FH UKDC, Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum., juga menyampaikan target FH UKDC untuk segera merealisasikan Program Profesi Advokat.

“Kami menargetkan tahun ini selesai menyusun dokumen usulan pendirian program profesi advokat dan menyerahkannya pada Kemenristekdikti. Sumber daya manusia, kurikulum, dan sarana telah kami siapkan. Program studi baru ini menjadi wujud komitmen kami dalam memberikan pendidikan tinggi hukum berkualitas,” ujar Dekan FH UKDC. (vin)

TEMUAN SEMENTARA PENELITIAN FH UKDC: REGULASI SANITASI DI INDONESIA PERLU PERUBAHAN KEBIJAKAN

SURABAYA, JAWA TIMUR – Dosen FH UKDC, Victor Imanuel W. Nalle, mempresentasikan hasil sementara dari penelitiannya bersama Martika Dini Syaputri di Vrije Universiteit, Amsterdam (12/7). Victor mempresentasikan artikelnya yang berjudul “Sanitation Regulation in Indonesia: obstacles and challenges to the achievement of SDGs targets” dalam International Conference on Social Sciences in the 21st Century. Artikel tersebut merupakan salah satu luaran dari Penelitian Dasar, dengan pembiayaan Kemenristekdikti, yang berjudul “Metode Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mencapai Target 100% Akses Sanitasi Layak”.

Victor dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Indonesia dalam sektor sanitasi memiliki kekosongan hukum di tingkat nasional karena tidak ada undang-undang tentang sanitasi yang dapat menjadi dasar yuridis untuk penetapan peraturan daerah tentang sanitasi di kabupaten atau kota. Salah satu tujuan penelitiannya adalah menganalisis kendala yang mempengaruhi kekosongan hukum tersebut dan dampaknya terhadap ketersediaan peraturan daerah tentang sanitasi di kabupaten/kota. Kendala tersebut mencakup aspek regulasi, birokrasi, dan sumber daya.

Temuan sementara dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki kebijakan yang mengintegrasikan program legislasi dan rencana pembangunan. Program legislasi dan rencana pembangunan nasional dan daerah untuk jangka waktu 5 tahun ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan parlemen secara terpisah tanpa sinkronisasi. Tidak adanya integrasi tersebut berdampak pada kekosongan hukum sektor sanitasi di kabupaten/kota, walaupun target di sektor sanitasi merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia.

Untuk sektor sanitasi, tidak adanya kebijakan semacam itu menyulitkan pemerintah daerah untuk mencapai target akses universal karena tidak tersedianya peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. Salah satu kendala untuk sinkronisasi adalah kurangnya integrasi rencana kerja ketiga lembaga, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Oleh karena itu, keempat kementerian/lembaga tersebut perlu membuat perubahan kebijakan dalam membantu penyusunan rancangan peraturan daerah tentang sanitasi di berbagai daerah. Perubahan kebijakan sangat diperlukan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas tenaga ahli serta memperkuat pedoman impact assessment untuk penyusunan naskah akademik agar substansi rancangan peraturan daerah yang dihasilkan dapat lebih mengartikulasikan ide-ide teknis dan teoretis di tingkat daerah.

Hasil penelitian tersebut nantinya juga akan dipublikasikan dalam bentuk luaran penelitian lainnya. Penelitian tersebut akan dilaksanakan selama 2 tahun dan diharapkan dapat berkontribusi pada gagasan perubahan kebijakan di sektor sanitasi, khususnya untuk mempercepat ketersediaan peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. (rhs)Artikel dalam Prosiding dapat diunduh di: https://www.dpublication.com/abstract-of-ics21/12-7022/

DORONG PEMBENTUKAN PERDA AIR LIMBAH DOMESTIK, FH UKDC ADAKAN FGD REGULASI & SANITASI

SURABAYA, JAWA TIMUR – FH UKDC mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Regulasi dan Sanitasi” pada 25 & 26 Juni 2019. FGD ini diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi kendala regulasi dan birokrasi dalam pembentukan perda air limbah domestik di 10 kabupaten/kota.

FGD yang dilaksanakan di Hotel Swiss Belinn Surabaya ini dihadiri oleh 30 orang peserta. Hadir dalam FGD ini antara lain perwakilan organisasi perangkat daerah, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, mahasiswa, serta akademisi dari perguruan tinggi lainnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diwakili Mike Yuanita dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, memaparkan hasil evaluasi Kementerian atas pendampingan penyusunan raperda air limbah domestik di beberapa kabupaten/kota.

“Beberapa kabupaten/kota terkendala dengan prioritas legislasi yang tidak mengakomodir raperda air limbah domestik sebagai kebutuhan utama,” ujar Mike Yuanita.

Terkait dengan prioritas legislasi tersebut, Roy Surya Rahadian dari Bappeda Kabupaten Malang mengharapkan peran pemerintah pusat yang lebih intens. Peran tersebut untuk mendorong eksekutif di kabupaten/kota agar memprioritaskan sektor-sektor yang terkait dengan target Sustainable Development Goals.

Pandangan yang serupa juga dilontarkan Widodo, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun.

“Prioritas legislasi untuk perda air limbah domestik perlu disadari oleh OPD yang menjadi leading sector. Biaya penyusunan perda sebenarnya juga tidak mahal,” ujar Widodo.

Selain itu, Nanang Haryono dari FISIP Universitas Airlangga menyoroti tidak sinkronnya nomenklatur kelembagaan yang menjadi leading sector dengan regulasi di pusat.

“Beberapa kabupaten menempatkan kelembagaan yang tidak sinkron dengan regulasi pusat. Ini akan menyulitkan di tataran implementasi ketika perda air limbah domestik sudah diundangkan,” pungkas Nanang.

FGD ini ditutup dengan perumusan rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur. (rhs)

FH UKDC BERI MASUKAN PENYUSUNAN RUU SISTEM PENDUKUNG LEMBAGA PERWAKILAN

SURABAYA, JAWA TIMUR – Badan Keahlian DPR RI saat ini sedang menyusun RUU Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan (RUU SPLP). Adanya UU SPLP diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja DPR RI.

Untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak, Badan Keahlian DPR RI mengadakan diskusi bersama akademisi di Surabaya (24/6). Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Victor Imanuel Nalle, dosen FH UKDC, dan Radian Salman, dosen FH Universitas Airlangga.

Victor, dalam diskusi tersebut, memaparkan pokok pikirannya terhadap RUU SPLP. Salah satu pokok pikiran yang dikemukakannya adalah perlunya peran sistem pendukung lembaga perwakilan untuk memperkuat riset dalam proses legislasi.

“Selama ini legislasi dimaknai sebagai proses politik, padahal seharusnya ada dukungan riset di situ agar ada justifikasi rasional ilmiah terhadap materi muatan undang-undang,” ujar Victor.

Victor juga menekankan pentingnya sistem pendukung lembaga perwakilan memiliki standar mutu. Adanya standar mutu tersebut untuk mendukung luaran tugas dan fungsi parlemen yang berkualitas.

Sementara Radian Salman menegaskan perlunya kemandirian sistem pendukung lembaga perwakilan. Sistem pendukung seharusnya bisa lebih fleksibel dan tidak birokratis tetapi tetap profesional. Oleh karena itu, menurut Radian, perlu adanya jenjang karier dan remunerasi yang jelas bagi tenaga ahli yang terlibat di dalamnya. (rhs)

STUDI LAPANGAN PLURALISME HUKUM, MAHASISWA FH UKDC TELITI MASYARAKAT OSING

BANYUWANGI, JAWA TIMUR – Seperti tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa peserta mata kuliah Pluralisme Hukum kembali mengadakan studi lapangan untuk meneliti penerapan hukum adat. Studi lapangan kali ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2019 hingga 2 Mei 2019 di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dengan pendampingan dari dosen pengampu mata kuliah Pluralisme Hukum, Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri.

Desa Kemiren dipilih sebagai lokasi studi lapangan tahun ini karena merupakan desa yang diproyeksikan sebagai cagar budaya Osing di Kabupaten Banyuwangi. Osing, secara sosio-kultural di beberapa literatur, digolongkan sebagai bagian sub-etnis Jawa yang tersisa dari keturunan Kerajaan Hindu Blambangan.

Para mahasiswa selama 5 hari berinteraksi dengan masyarakat Desa Kemiren untuk mengumpulkan data tentang eksistensi hukum adat dalam masyarakat Osing di Desa Kemiren serta pengaruh hukum Islam di dalam masyarakat tersebut. Temuan dari studi lapangan nantinya akan dipresentasikan sebagai bagian dari penugasan mata kuliah Pluralisme Hukum. Selain dipresentasikan sebagai penugasan mata kuliah, makalah yang dinilai baik diharapkan dapat dikirimkan pada jurnal nasional sebagai luaran dari penelitian mahasiswa. (rhs)

SMAK ST. LOUIS 1 RAIH JUARA DEBATE COMPETITION 2019

SURABAYA, JAWA TIMUR – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika (BEM FH UKDC) menyelenggarakan Debate Competition 2019 untuk tingkat SMA/sederajat (Sabtu, 27/04/2019). Debate Competition 2019 ini diikuti oleh 12 tim dari SMA yang ada di Jawa Timur.

Debate Competition 2019 menggunakan sistem yang lebih kompetitif dibandingkan tahun sebelumnya, karena 6 tim yang lolos dari fase penyisihan pertama di chamber harus bertanding lagi di dua chamber pada fase penyisihan kedua. Peringkat satu dari masing-masing chamber di fase penyisihan kedua berhak untuk lolos ke babak final.

SMAK St Louis 1 dan SMAK Hendrikus berhasil lolos ke babak final setelah menduduki peringkat satu dalam masing-masing chamber di fase penyisihan kedua. SMAK St Louis 1 beranggotakan Gerardus Wilsen, Cecilia Aldora, dan Sesillia Feodora Yulianto, sedangkan SMAK Hendrikus beranggotakan Vicky Utomo, Gaby Wijaya, dan Andyna Ariani.

Kedua tim beradu argumentasi dengan sengit dalam mosi “rehabilitasi pelaku pedofilia sebagai pengganti sanksi pidana”. Berdasarkan hasil penilaian tujuh juri dengan selisih victory point yang ketat, SMAK St Louis 1 berhasil mengalahkan SMAK Hendrikus.Debate Competition adalah kompetisi debat yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh BEM FH UKDC. Kompetisi ini diselenggarakan untuk melatih kemampuan berpikir analitis dan kritis siswa pada isu-isu hukum, sosial, dan politik kontemporer. (rhs)

KEBIJAKAN TATA RUANG UNTUK MAKAM PERLU MEMPERHATIKAN KONTEKS

SURABAYA, JAWA TIMUR – Diskusi kedua dalam Seri Diskusi “Makam dan Tanggung Jawab Negara”, Rabu (10/04/2019), menghadirkan Putu Rudy Setiawan dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Putu Rudy mempresentasikan bahan paparannya yang berjudul “Makam, Spatial Text and Context”.

Menurut Putu Rudy, sebelum kita menempatkan makam dalam perspektif tata ruang, maka kita perlu lebih dahulu memaknai ruang dalam perencanaan wilayah. Ruang dalam dunia akademis selama ini dianggap sebagai produk dari perencanaan dan pemikiran teknokrat. Padahal ruang seharusnya dimaknai sebagai bagian bersama dalam praktik sosial yang mencerminkan kesetaraan.

“Jika dikaitkan dengan makam, regulasi tata ruang di Indonesia menggolongkannya dalam Ruang Terbuka Hijau yang kemudian berdampak pada munculnya problem-problem baru,” ujar Putu Rudy. Problem tersebut antara lain pedoman spasial yang tidak memperhatikan aspek kebhinnekaan, bias wilayah perkotaan dan pedesaan, serta makam akhirnya sebatas menjadi “residu” agar memenuhi syarat 30% Ruang Terbuka Hijau di perkotaan.

Problem-problem tersebut, menurut Putu Rudy, memunculkan beberapa pemikiran yang perlu dielaborasi oleh pembuat kebijakan. Pertama, pemaknaan ruang untuk makam seharusnya bukan sebagai “residu” yang ditempatkan di pinggiran tetapi justru menjadi bagian penting dalam praktik interaksi masyarakat. Kedua, kebijakan tata ruang soal makam harus menghilangkan bias perkotaan dan pedesaan. Ketiga, penempatan makam sebagai Ruang Terbuka Hijau dapat berimplikasi pada pengabaian terhadap penyediaan lahan makam di tingkat desa  sehingga diperlukan pemaknaan kembali terhadap posisi makam dalam kebijakan tata ruang kita. (rhs)

Bahan diskusi dapat diunduh di: http://bit.ly/makamtataruang

Reses DPRD Kota Surabaya Jelang Pemilu Rawan Pelanggaran

SURABAYA, JAWA TIMUR – Rencana DPRD Kota Surabaya untuk menggelar reses mulai 8 April 2019 dinilai sangat rawan pelanggaran.

Walaupun pelaksanaan reses nantinya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta penggunaan anggarannya dipertanggungjawabkan, tetapi ada aspek politis yang tidak dapat diabaikan.

Menurut Victor Imanuel W. Nalle, Ketua Pusat Kajian Konstitusi & Pancasila Universitas Katolik Darma Cendika (PK2P UKDC), reses hakikatnya digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan anggota dewan. Oleh karena itu, substansi yang dibicarakan dalam reses idealnya adalah kebutuhan riil masyarakat.

“Namun sangat sukar bagi seorang petahana dalam suasana pemilu untuk memisahkan dengan tegas keberadaannya dalam reses sebagai penjaring aspirasi atau dalam rangka mengelaborasi janji petahana di periode berikutnya,” kata Victor, Selasa (2/4/2019).

“Jika yang terjadi justru elaborasi janjinya sebagai petahana, maka APBD Kota Surabaya rawan dimanfaatkan untuk menghimpun masyarakat dalam rangka kampanye petahana,” sambungnya.

Victor menjelaskan, dalam kajian politik hukum keuangan negara, dikenal konsep politik “gentong babi” (pork barrel politics). Istilah ini mengacu pada pengeluaran yang diusahakan oleh politisi untuk konstituennya sebagai imbalan atas dukungan politik dalam bentuk suara pada pemilu.

Karena itu, jika kemudian reses kali ini mengakomodir anggota DPRD Kota Surabaya untuk mendistribusikan dana aspirasi kepada masyarakat, maka sangat besar potensi praktik politik “gentong babi”.

“Isu ini menjadi sangat krusial karena justru terjadi di waktu yang sangat berdekatan dengan hari pelaksanaan pemilu. Psikologi pemilih tentunya dapat sangat dipengaruhi dengan praktik politik seperti ini,” lanjutnya.

Pemanfaatan reses oleh petahana untuk menjaring suara, lanjut Victor, terlihat jelas dari ngototnya sejumlah fraksi di DPRD Kota Surabaya agar reses digelar menjelang Pemilu.

“Sementara beberapa fraksi lainnya justru menolak dengan keras. Situasi ini harus diperhatikan dengan seksama oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum. Jangan sampai terjadi pelanggaran di masa rawan jelang 17 April 2019,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Reses DPRD Kota Surabaya Jelang Pemilu Dinilai Rawan Pelanggaran, http://surabaya.tribunnews.com/2019/04/02/reses-dprd-kota-surabaya-jelang-pemilu-dinilai-rawan-pelanggaran.

Penulis: Eben Haezer Panca         Editor: Eben Haezer Panca

SERI DISKUSI MAKAM #2: Makam dalam Tata Ruang

SURABAYA, JAWA TIMUR – FH UKDC bekerjasama dengan JKLPK Jawa Timur dan Drive Inovation for Alternative Livelihood (DIAL) kembali menyelenggarakan Seri Diskusi Makam. Diskusi pada bulan April 2019 memasuki seri kedua. Seri kedua kali ini akan difokuskan pada elaborasi persoalan penyediaan makam dan keterkaitannya dengan kebijakan tata ruang di tingkat kabupaten/kota.

Seri kedua bertajuk “Makam dalam Tata Ruang” ini akan menghadirkan pemantik diskusi dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ir. Putu Rudy Setiawan, M.Sc.

Diskusi ini akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal     : Rabu, 10 April 2019

Pukul                   : 15.00 WIB

Tempat                : Ruang Rapat 2, Lantai 3 Vidya Loka Universitas Katolik Darma Cendika

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201 Surabaya.

Seri Diskusi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum. Bagi yang berminat berpartisipasi dalam diskusi ini dimohon dapat melakukan registrasi terlebih dahulu di http://bit.ly/SeriMakam. (rhs)

KALAHKAN UII DAN SURYAKANCANA, LANGKAH FH UKDC DIHENTIKAN STHI JENTERA

BANDUNG, JAWA BARAT – FH UKDC harus puas pada posisi runner up Chamber IV dalam Kompetisi Debat Nasional Padjajaran Law Fair 2019 yang diselenggarakan di Kampus Dipati Ukur, Universitas Padjadjaran (30 dan 31 Maret 2019). FH UKDC menempati posisi runner up setelah memperoleh 2 poin kemenangan (victory point), sedangkan posisi pertama ditempati Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera yang memperoleh 3 poin kemenangan (victory point).

Dua poin kemenangan diperoleh FH UKDC setelah mengalahkan tim Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Suryakancana Cianjur. FH UKDC mengalahkan kedua tim tersebut dalam mosi “larangan anggota partai politik sebagai anggota DPD” dan “pemberlakuan presidential threshold dalam pemilu serentak”. Namun FH UKDC gagal meraih poin kemenangan dari STHI Jentera dalam mosi “pembatasan masa jabatan anggota DPR”.

FH UKDC dalam Padjadjaran Law Fair ini menerjunkan Tim II yang beranggotakan Josephine Cindy, Jennis Kristina, Veronica Andriani serta didampingi Steven Klinsi (official team) dan Gress Gustia Adrian Pah (dosen pendamping). Tim II ini dibentuk dari Legal Analysis Student Association, unit kegiatan mahasiswa FH UKDC yang menekuni debat dan penalaran hukum.

Setelah kompetisi Padjadjaran Law Fair, FH UKDC akan mengutus Tim I dalam babak 24 besar Regional Timur Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada 11-13 April 2019 di Universitas Sam Ratulangi, Manado.(rhs)